IMB dihapus, sekarang jadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

IMB dihapus

Pemerintah menghapus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan secara efektif digantikan dengan izin baru yakni PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).  Izin ini wajib dimiliki siapa pun yang ingin membangun bangunan baru, mengubah, sampai merawat bangunan. Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021.

Isi PBG

Pada pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021. menyatakan PBG berisikan sedikitnya dua hal yaitu fungsi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan gedung. Informasi-informasi ini wajib dicantumkan dalam PBG.  Bila tidak sesuai, maka pemilik bangunan gedung bisa dikenai sanksi. Kesesuaian tersebut antara lain mencakup:

  1. Fungsi bangunan Menurut Pasal 4 Ayat 2, terdapat 5 fungsi bangunan gedung yaitu hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan khusus.
  2. Klasifikasi bangunan gedung Sementara Pasal 9 Ayat 1 mencatat ada sederet jenis klasifikasi yang akan diterapkan pada bangunan yang dimiliki seseorang. Terdiri dari tingkat kompleksitas (sederhana, tidak sederhana, dan khusus), tingkat permanensi (permanen dan nonpermanen). Ada juga terkait dengan tingkat risiko bahaya kebakaran (tinggi sedang, rendah), lokasi (padat, sedang, dan renggang) dan ketinggian bangunan gedung (pencakar langit, tinggi, sedang, dan rendah).  Klasifikasi juga dilaksanakan terhadap, kepemilikan bangunan gedung (bangunan gedung negara dan selain milik negara), dan kelas bangunan (ada 10 kelas bangunan).

 

Selain PBG, pemilik bangunan nantinya juga perlu memiliki sedikitnya dua jenis izin lain, yakni:

  1. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKBG).  SBKBG nantinya harus mencantumkan informasi fungsi bangunan dan klasifikasi bangunan seperti Pasal 4 dan Pasal 9. Pada Pasal 275 mengatur SBKBG yang meliputi informasi mengenai kepemilikan bangunan, alamat bangunan, status hak atas tanah, nomor PBG, nomor Sertifikat Laik Fungsi (SLF).  Di samping itu, ada juga lampiran yang berisikan surat perjanjian pemanfaatan tanah, akta pemisahan, gambar situasi, dan akta fidusia.
  2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)  SLF diberikan pemda untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan sebelum bisa dimanfaatkan atau ditempati. Menurut Pasal 297, SLF perlu diperpanjang dalam jangka waktu 20 tahun untuk rumah tinggal dan 5 tahun untuk bangunan gedung lainnya. “Bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini,” demikian mengutip Pasal 347 Ayat 3. Baik PBG, SLF, dan SBKBG diajukan oleh pemohon melalui sebuah situs bernama Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di laman www.simbg.pu.go.id. Nantinya izin-izin itu akan diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Latest Blog

Latest Blog

About Us

Konsultan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menjadi wadah atau tempat yang dapat diandalkan untuk memberikan solusi dari permasalahan pembuatan kajian kelayakan fungsi suatu bangunan gedung.

Maps